FKDM Bersama KPU Kota Depok Adakan Pertemuan Bahas Tahapan Pemilu 2024
DEBAR.COM.-MARGONDA, DEPOK- Forum Kewaspadaan Diteksi Masyarakat (FKDM) Kota Depok melakukan audensi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok yang berlangsung pada Kamis (14/07/2022). Audensi tersebut dalam rangka<span;> Tahapan Pemilu 2024 agar tercipta situasi aman dan kondusif untuk saling memberikan informasi sehingga tidak terjadi ATHG dan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, dimana FKDM Kota Depok dapat membuat kesepakatan MoU dengan KPUD Depok<span;> dalam pelaksanaan Pemilu 2024 menciptakan iklim yang kondusif.
Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, menyampaikan salam silaturahim dan menyambut baik para pengurus FKDM Kota Depok untuk melakukan audensi terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saat ini KPU Kota Depok tengah menjalankan tahapan Pelaksanaan Pemilu sejak 14 Juni 2022 dan sedang persiapan pendaftaran serta verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Sedangkan pendaftarannya dimulai dari tanggal 1-14 Agustus 2022 sampai penetapan partai mana saja yang akan menjadi Peserta Pemilu 2024,” kata Nana Shobarna.
Dikatakan Nana, pada tahun ini KPU Kota Depok juga akan merekrut para petugas PPS dan KPS. Sedangkan memasuki tahun 2023 lanjut Nana, akan memasuki tahapan setelah partai politik yang sudah di tetapkan diawali dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi dapil yang cukup krusial berubah atau tidak dan itu keputusannya ada di KPU RI atas usulan steakholder masyarakat wilayah.
Dipertengahan tahun 2023 masuk pada tahap pendaftaran calon anggota DPR termasuk DPRD Kota. Sedangkan di bulan Mei sampai pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024.
“Tahun 2024 bukan hanya pemilu yang akan kita laksanakan tetapi pada bulan November 2024 akan dilaksanakan secara serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sekaligus Walikota dan Wakil Walikota. Nah bisa dibayangkan gimana dinamikanya,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, sekilas info kami juga mohon kepada FKDM Kota Depok segala bentuk masukan untuk dikonsultasikan serta dikoordinasikan kepada KPUD. Apapun bentuk yang akan timbul nanti tentunya dapat diantisipasi oleh FKDM termasuk dalam pemilu, demokrasi dan politik.
“Kami hanya sebagai penyelenggara pemilu dan sebatas terkait tentang pelaksanaan pemilu bisa dilihat semakin kesini, Pemilu di Kota Depok semakin baik. Bahkan partisipasi masyarakat semakin meningkat,” ungkapnya.
Sementara Ketua FKDM Kota Depok, Rudi Wahyudi menyampaikan, bahwa audensi FKDM memang bagian program dari provinsi dalam melakukan antisipasi dari bawah dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Rudi mengatakan, Dasar Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah dan sebelumnya juga ada Kemendagri No 12 Tahun 2016 tentang kewaspadaan dini, dengan adanya perubahan Undang-undang Intelejen di Tahun 2011 yang mana tadinya Kota dan Kabupaten/Provinsi merupakan koordinator terkait dengan Informasi-informasi dan sekarang berubah menjadi pemberi informasi-informasi.
“Dikarenakan harus memberikan informasi berarti harus ada Tim yang dibuat oleh FKDM dan difokuskan pada ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan) dan salah satu potensi konflik ATHG yang signifikan adalah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dan Alhamdulillah Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 tidak ada masuk ke MK,” paparnya.
Untuk diketahui, anggota FKDM Kota Depok mempunyai SK Walikota Dan Perwal Walikota. Ketua FKDM Daerah Tingkat Kota adalah Walikota, Ketua Harian FKDM Daerah Tingkat Kota adalah Kesbangpol, Ketua Wasdim Kecamatan adalah Camat.
Hadir dalam kegiatan audensi tersebut, Ketua FKDM Tingkat Kota Depok, Rudy Wahyudi didampingi Herry, Pramono, Hendry. D, Said Iskandar, Zaenudin dan Toni Yusep. Sedangkan dari KPU Kota Depok, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna didampingi Komisioner/Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kholil Pasaribu, Komisioner/Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, Mahadi Rahman, Komisioner/Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Jayadin, Komisioner/Divisi Hukum dan Pengawasan, A.S. Firdaus Habibi dan Kasubag Teknis KPUD, Jadi. (AR/Debar)
