Acep Al Azhari : Sekolah Swasta di Depok Siap Menampung Siswa Miskin
DEBAR.COM.-DEPOK- Menanggapi keresahan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang anaknya tidak diterima saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 di SMP Negeri. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) kota Depok, H. Acep Al Azhari angkat bicara.
“Siswa miskin dari kalangan KETM yang tidak diterima di SMP Negeri tidak perlu khawatir, sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok siap menampung tanpa dipungut biaya sepeserpun,” tutur H. Acep Al Azhari yang juga Pimpinan Umum Media Cetak dan Online DepokPembaharuan (Debar) baru-baru ini.
Dikatakan Acep, BMPS bersama Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan PGRI Kota Depok akan mengoptimalkan akses layanan pendidikan bermutu bagi siswa KETM. Tidak tertampungnya siswa miskin di SMP Negeri terkendala terbatasnya daya tampung di negeri.
“Dari data PPDB yang masuk ke Dinas Pendidikan kota Depok, lulusan dari kelompok KETM berjumlah 3800 siswa. Sementara SMP negeri hanya mampu menampung siswa miskin sebanyak 1500 siswa. Masih ada 2300 siswa yang belum tertampung. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera dicarikan solusinya. Jangan sampai gara-gara miskin, lantas mereka harus putus sekolah. Dosa sekali kita,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan Acep, BMPS Kota Depok, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP Swasta se kota Depok, Dewan Pendidikan, dan PGRI kota Depok duduk bersama menyikapi yang 2300 siswa ini. Dan kami sepakat, sekolah swasta yang ada dikota Depok siap menampung kuota siswa miskin sesuai dengan kesanggupan masing-masing sekolah.
“Alhamdulillah dari pihak swasta sudah ada yang siap untuk menampung siswa miskin. Ada yang siap menampung 50 siswa, 75 siswa, bahkan ada yang siap sampai 100 siswa miskin. Ini bukti bahwa peran sekolah swasta tidak main-main terhadap dunia pendidikan di kota Depok,” tegasnya.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Depok, Mohammad Thamrin yang terbuka dan transparan kepada pihak swasta, duduk satu meja berdiskusi mencari solusi terhadap hal-hal yang menjadi tanggungjawab bersama.
“Tadi Kadisdik juga menjelaskan dana operasional untuk membiayai siswa miskin yang ditampung di swasta, akan diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Depok. Selama ini BOS APBD pengelolaannya diserahkan ke sekolah masing-masing. Kedepannya sudah tidak begitu lagi. BOS APBD nantinya hanya untuk membiayai siswa miskin. Bukan berarti itu ditiadakan atau dihentikan tetapi penggunaannya dialihkan. Dengan perubahan ini tentunya BOS APBD lebih jelas, terarah dan tepat sasaran. Dan itu saya sepakat,” katanya.
Terkait dengan dengan ancaman Disdik untuk menghentikan BOS APBD bagi sekolah swasta yang tidak bersedia menampung siswa miskin. H. Acep menilai, ini konsekuensi yang harus diterima. Tinggal bagaimana sekolah-sekolah swasta menyikapinya, karena BOS APBD nanti hanya untuk siswa miskin. Kalau menolak berarti sekolah tersebut tidak ada siswa miskinnya.
“Ayolah sama-sama kita membangun. Walaupun anda sudah memiliki sekolah besar, tetap tanggung jawab anak-anak yang kurang beruntung nasibnya menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.(AGS/AR/Debar)