NGOPI BARENG JIACEP ‘Jalan Berbayar….Hemm Ngak Masuk Akal Lah’
DEBAR.COM.-DEPOK- BEBERAPA minggu belakangan ini pihak pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan adanya sejumlah ruas jalan di perbatasan ibukota negara DKI Jakarta seperti kawasan Bekasi, Tangerang Selatan (Tangsel) dan Depok khususnya jalan utama bakal dikenakan tarif alias jalan berbayar.
Wacana itu tentunya membuat warga pinggiran Jakarta baik Bekasi, Tangsel maupun Depok hampir semua menilai tidak masuk akal jika hanya ingin membatasi jumlah kendaraan yang melintas atau lewat agar wilayah DKI Jakarta terbebas dari kemacetan… Semua itu muncul setelah program atau proyek LRT diperkirakan bakal selesai akhir tahun 2019 ini dan siap dipergunakan sebagai angkutan massal masyarakat di wilayah perbatasan menuju DKI Jakarta…
Hemmm…. Yang jelas masyarakat yang protes bakal banyak karena memang belum siap… Untuk jalan berbayar yang diwacanakan itu karena semua belum siap untuk melaksanakan proyek jalan berbayar atau Electronik Road Pricing (ERP) terlebih untuk kawasan Kota Depok yang difokuskan di Jl. Raya Margonda… Aduh.. mak.. Jl. Raya Margonda yang hanya memiliki panjang sekitar 5 Km lebih dan satu satunya jalan utama cukup lebar bakal dikenakan bayaran ya tentunya bakal banyak yang protes…
Kondisi ruas jalan di Kota Depok dari jaman dulu hanya segitu gitu nya dan ngak pernah ada penambahan.. Lha kok malah ini malah bakal diwacanakan berbayar… Haduuhhh… Penambahan ruas jalan baru sebagai jalan pendamping atau jalan utama sudah lebih 20 tahun sama sekali tidak ada.. Lah ini salah siapa? Entah apa yang dipikirkan Wali Kota maupun Wakil Wali Kota selama beberapa periode ini…
Membaganggakan adanya penghargaan ke pemerintah.. Haduh.. Masyarakat sudah paham dan melek betul masalah ini… Mereka butuh bukti kerja penambahan infrastruktur jalan yang dari dulu hanya jalan ditempat alias tidak pernah nambah.
Apa yang dilontarkan Wali Kota Depok Mohammad Idris, anggota DPRD Propinsi Jabar Hasbullah dan Kepala Dinas Perhubungan Depok Dadang Wihana, bahwa sampai saat ini belum ada kajian dan usulan yang serius terkait masalah Jl. Raya Margonda berbayar… Karena memang kondisinya belum memungkinkan..
Kalaupun harus tetap dilakukan perlu ada kajian dan survai langsung ke masyarakat kaitan masalah itu… Hemm Ngopi Bareng JIACEP Cuma mengajak semua yang memiliki kepentingan atau mengambil keputusan hendaknya lebih melihat ke masyarakat… Kondisi di Jl. Raya Margonda Depok belum pantas dan belum bisa dilakukan berbayar.. Apa jadinya jika harus berbayar.. Hemm Pasti semua jalan penghubung atau jalan pendamping bakal lebih krodit lagi macetnya..
Yang susah ya kembali lagi masyarakat Kota Depok yang mencapai 2,5 juta jiwa… Hemm InsyaAllah wacana itu hanya sebagai penyemanggat Pemkot Depok untuk berani meminta bantuan atau mohon bantuan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Propinsi Jabar kaitan pembangunan infrastruktur… Jangan seperti dulu terkesan ogah dan dan sok ngak mau minta bantuan.. Pada hal hasil Pendapatan Asli daerah (PAD) Depok setiap tahun cuma sedikit aja…he he he…(AP/Debar)
