KALEIDOSKOP ‘Setahun Pembangunan Kota Depok Tahun 2019 Jalan Ditempat’

DEBAR.COM-DEPOK- PERGANTIAN tahun 2019 ke tahun 2020 tinggal beberapa hari lagi. Sebagai warga Kota Depok tentunya kurun waktu setahun ini terus mengikuti, merasakan dan melihat sampai sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun oleh Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna.

Tidak dipungkiri banyak hasil kerja yang telah dicapai sehingga puluhan penghargaan baik tingkat Propinsi Jawa Barat (Jabar) maupun Nasional berhasil diraih selama satu tahun belakangan ini. Namun, keberhasilan meraih penghargaan tersebut ternyata masih banyak program yang belum terselesaikan dan cukup menjadi perhatian masyarakat Depok yang setiap hari berlalu lalang serta memperhatikan perkembangan kota perbatasan ini.

Boleh dan sah sah saja sebagian masyarakat maupun pejabat di Kota Depok mengklaim bahwa banyak yang telah dikerjakan serta dihasilkan sejak kepemimpinan Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna selama empat tahun belakangan ini.

Namun, masih banyak juga yang dengan tegas dan terang terangan menyatakan pembangunan menyeluruh di Kota Depok hanya jalan di tempat. Kalau pun meraih keberhasilan sifatnya hanya serimonial semata atau kegiatan ke pemerintahan yang sama sekali tidak menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak.

Upaya yang dilakukan Pemkot Depok tentunya sebagian juga berhasil seperti pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Data yang ada sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 aset lahan taman di 11 kecamatan tercatat 245.063 M2. “Jelas ada kenaikan cukup besar dibandingkan enam atau tujuh tahun lalu yang hanya memiliki aset 36 ribu M2 saja,” ujar Wali Kota Mohammad Idris didampingi Kepala DLHK Kota Depok Etty Suryahati beberapa waktu lalu.

Bahkan, kini jajaran Pemkot Depok terus mengebut program satu kelurahan satu taman atau RTH hingga awal Februari 2019 mencapai 30 taman namun diharapkan hingga akhir tahun ini ada penambahan 15 titik taman baru di setiap kelurahan yang belum ada. “Diharapkan akhir tahun 2021 seluruh kelurahan di Kota Depok memiliki satu taman bermain,” ujarnya.

Tidak hanya itu, tuturnya, keberhasilan cukup banyak dalam pembangunan yang dilakukan empat tahun belakangan ini walaupun memang masih ada beberapa kegiatan yang belum diselesaikan. “Buktinya dalam peraihan Pajak Asli Daerah (PAD) juga meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya termasuk peraihan dari berbagai sektor pajak lainnya,” katanya.

Kurun waktu empat tahun belakangan ini juga telah memperbaiki sejumlah sarana jalan lingkungan, saluran air, resapan air seperti Setu Rawa Besar Lio, Pengarengan, Cilodong, Pengasinan, Bojongsari dan Pladen serta lainnya. Bahkan, beberapa gedung baru juga sudah dibuat seperti Gedung Kelurahan, Kecamatan dan lainnya. Untuk Gedung Pramuka, Balai Rakyat dan Alun Alun Kota Depok tahun 2019 inio diharapkan selesai dikerjakan.

Masalah antisipasi kemacetan, imbuh dia, pihaknya juga sudah menyiapkan langkah pembangunan underpass Jl. Raya Dewi Sartika dan Underpass atau jalan Layang di pintu perlintasan Jl. Raya Citayam hasil bantuan Propinsi Jawa Barat. Termasuk pembangunan lanjutan proyek Jalan Tol Cijago dan Jalan Layang Desari.

Untuk urusan kemasyarakat khususnya mereka yang mengurusi warga Kota Depok selama 24 jam seperti pengurus RT, RW dan LPM dalam tahun 2020 mendatang malah direncanakan bakal ditambah atau dinaikkan insentifnya berkisar Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu.

Sebagai gambaran, di tahun 2018 silam insentif ketua RT hanya sebesar Rp 1 juta 800 ribu dan ditahun ini meningkat Rp 1 juta 920 ribu. Sementara insentif Ketua RW pada tahun lalu Rp 2 juta 280 ribu dan di tahun ini naik Rp 2 juta 400 ribu. Untuk ketua LPM juga mengalami kenaikan dari tahun lalu hanya Rp 2 juta 760 ribu menjadi Rp 2 juta 880 ribu di tahun ini, katanya.

20 TAHUN JALAN DITEMPAT

Namun keberhasil yang dilakukan Pemkot Depok kurun waktu empat tahun belakangan ditanggapi sebelah mata sejumlah warga. “Apa yang berhasil. Depok hampir setiap hari macet karena tidak punya jalan baru atau alternatif dari tahun 1976 sejak Perumnas Depok Satu berdiri jalan yang ada hanya itu itu saja tidak ada penambahan jalan baru,” ujar Ridwan, warga Jl. Mawar, Perumnas Depok Satu.

Hampir 20 tahun Kota Depok berdiri, imbuh dia, rasanya hanya jalan ditempat kalaupun banyak pembangunan perumahan, mal, apartemen dan pusat belanja sama sekali tidak diikuti pembangunan sarana penunjang lainnya seperti pembangunan jalan baru dan pelebaran jalan.

Bukan hanya masalah infrastruktur jalan saja tapi beberapa lahan resapan air yang dulu mencapai 23 setu belakangan malah hanya tersisa sekitar 18 setu yang masih aktif sisanya berubah menjadi perumahan. “Boleh saja Pemkot Depok mengklaim berhasil tapi warga Depok yang merasakan selama ini. Bahkan keberhasilan itu hanya ada di lingkungan kegiatan pemerintah saja atau rutinitas kerja saja,”ujarnya yang berharap sisa waktu satu tahun kepemimpinan Mohammad Idris dan Pradi Supriatna dapat menuntaskan masalah 10 Program Unggulam yang dijanjikan saat Pilkada tahun 2014 lalu, yaitu; 1). Program Depok Peduli Pendidikan, 2). Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam. Pembangunan RSUD di Wilayah Timur, 3). Pembangunan Taman Terpadu Disetiap Kelurahan Yang Ramah Bagi Balita & Lansia, 4). Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat & Panggung Budaya & Kreatif, 5). Revitalisasi Pasar Tradisional Yang bersih, Nyaman Serta Program 1000 Kios UMKM, 6). Pembangunan Sentra Industri Kreatif Balai Kreatif, Rumah Kemasan & Gaya Pamer, 7). Peningkatan Insentif RT, RW dan LPM, 8). Peningkatan Dana Operasional Bagi Kader Posyandu dan Posbindu, 9). Pemberian Dana Intensif Bagi Pembimbing Rohani, dan 10). Pembangunan Alun-Alun Kota Depok.

BANYAK BELUM TUNTAS

Sementara itu, Desfandri, pemerhati pembangunan kota, mengatakan masih banyak program lima tahun Wali Kota Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna sejak Pilkada tahun 2014  lalu hingga berakhirnya tahun 2019 ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk diselesaikan dalam satu tahun tersisa ini.

Diakuinya, masalah yang masih banyak dikeluhakan masyarakat diantaranya persoalan pendidikan kaitan kisruh PPDB, ketersediaan sekolah negeri, guru honorer, perbaikan gedung sekolah yang rusak dan lainnya termasuk kasus yang sempat menjadi

perhatian pemerintah pusat kaitan terkenannya pelajar penyakit hepatitis A. Kegiatan kesehatan selain masih ada warga yang kesulitan mendapatkan hak berobat juga semakin tingginya biaya berobat walaupun sudah terdaftar atau menjadi anggota BPJS.

Tidak itu saja penangganan sampah di TPA Cipayung yang sudah over load serta belum terlaksanaknya kerjasama pembuangan sampah di TPA Lulut Nambo, Kab. Bogor. Masalah genangan air saat hujan akibat drainase buruk terlebih di Jl. Raya Margonda, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum mencapai 30 persen dan lainnya.

Bahkan, imbuh dia, program 1000 kios UMKM hingga kini malah terkesan jalan ditempat kalaupun ada dibeberapa tempat tidak ada yang mengisi akibatnya terkesan mubazir. “Lebih parah lagi pembangunan infrastruktur jalan di Kota Depok yang sama sekali empat tahun menjabat belum satu pun ada pembangunan jalan baru,” tuturnya.

Jangankan membangun jalan baru dengan kondisi Kota Depok yang semakin padat, imbuh dia, untuk upaya pelebaran badan jalan saja harus tetap menunggu bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

“Alasannya klise karena jalan tersebut kewenangan atau kewajiban pemerintah pusat atau provinsi. Kota Depok hanya bisa melebarkan dan memperbaiki jalan kota dan lingkungan saja,” tuturnya. Semoga saja kurun satu tahun tersisa kepemimpinan Mohammad Idris dan Pradi Supriatna beberapa program janji dapat dituntaskan agar pembangunan tetap berjalan sesuai harapan seluruh lapisan masyarakat Kota Depok.(AP/AR/Debar)