Silpa Besar dan Banyak Keluhan Di Depok Jadi Sorotan
DEBAR.COM.-GDC, DEPOK- Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok menggelar acara diskusi dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya: Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Jawa Barat), Acep Azhari (Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Arif Budiman (Konsultan Pajak), Ikra (Sekretaris DPC PDI-P Depok), dipandu moderator Hendrik Isnaeni Reusuky (wartawan Elshinta).
“Diskusi tema Quo Vadis Politik Anggaran Pemerintah Kota Depok, diharapkan banyak memberikan pencerahan dan arahan bagi pembangunan ke depan Kota yang kita cintai ini,” ujar penyelenggara kegiatan Gurkan Sangiang usai acara diskusi yang dihadiri para aktivis, tokoh masyarakat dan media. JPW Cafe, Grand Depok City, Selasa (21/01/2020)
Acep Azhari mengungkapkan, Depok punya peluang besar untuk meningkatkan pendapatannya, sangat mungkin diciptakan sumber di luar pajak dan restribusi. Gaya Kepemimpinan di era digital mesti berorientasi kepada Empowering People and Connecting. Produktifitas akan lahir dari SDM yang kreatif dan kolaboratif. Jadi sumber pendapatan selain dari potensi lokal namun bisa di bangun melalui kemitraan dengan ide2 baru seperti memperbesar investasi di bidang tertentu.
“Pembengunan Ekonomi menjadi isu program utama karena dari sini akan menjawab tentang kemiskinan dan ketenagakerjaan. Depok bisa punya pemasukan baru. Pemerintah harus memiliki pola pikir enterpreneur,” papar Jiacep sapaannya.
Anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menilai rendahnya serapan anggaran menimbulkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019. Menurutnya, jumlah Rp 615 milyar bukanlah nilai yang kecil. Ia menambahkan, masih dijumpainya masalah terkait, kenyamanan dan kesejahteraan di Depok dengan kondisi APBD Rp 3,5 T dinilai sulit diatasi. Meski begitu, lanjutnya, Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp 70 Milyar dari Propinsi Jawa Barat.
“Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat. Artinya, kalau selama ini alokasi anggaran Rp 2 M per Kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi Rp 6 M per Kelurahan tinggal mengkalikan saja. Kan kalau di Kelurahan anggaran itu akan terpakai. Sementara, kita bisa mengusahakan dari sumber lainnya seperti dari Propinsi dan Pusat yang selama ini belum digali secara maksimal,” katarnya.
Sedangkan Sekretaris DPC PDI-P Kota Depok Ikra mengatakan, Kota Depok IPM nomor 3 se-Jawa Barat. Namun, lanjutnya, kenaikannya hanya 1,7 saja bila dibandingkan di Jawa Barat 2,5. Ia menilai, selama ini masih dipertanyakan tingkat Pendidikan warga Depok, harapan hidup dan standar layak hidup.
“Bahkan, bila dibandingkan dengan Banyuwangi, Surabaya, Kulonprogo masih kalah Depok. Bayangkan, di Surabaya tiap tahun bisa menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Kulonprogo bisa menyetop pembangunan minimarket dan yang berkembang adalah pasar tradisional serta UMKM. Apa Depok bisa seperti itu,” pungkasnya. (AR/Debar)