Supariyono: Pemkot Depok Telat dan Belum Menyeluruh
DEBAR.COM.-SUKMAJAYA, DEPOK- Untuk mencegah merebaknya penyebaran virus Covid-19 (corona), seluruh kegiatan belajar dan mengajar mulai tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA, SMK/MA di Kota Depok mulai 16 hingga 28 Maret 2020 diliburkan sesuai dengan surat edaran yang Wali Kota Depok no 443/132-Huk/Dinkes tanggal 14 Maret 2020.
Bahkan tidak hanya kegiatan belajar dan mengajar saja yang diliburkan, tapi sarana tempat berkumpul seperti Alun Alun Kota Depok di kawasan Grand Depok City (GDC) juga ditutup untuk sementara waktu.
Menyakapi hal tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKS Kota Depok Supariyono mengatakan, dirinya sangat setuju langkah yang telah diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Namun menurutnya agak terlambat dan belum menyeluruh.
“Baru hanya menyentuh dunia pendidikan, masih banyak lagi disektor lain yang perlu mendapat pijakan, misalnya salat dimasjid jangan pakai karpet, disemprot setiap saat, jamaah dianjurkan membawa sajadah sendiri. Jadi jangan cuma sekolah tapi semua lini diantisipasi,” tegasnya usai memberikan paparan dalam acara Forum Silaturahmi RW Kelurahan Mekarjaya, Minggu, (15/03/2020).
Dikatakannya, Pemerintah kota (Pemkot) Depok diharapkan lebih informatif kepada masyarakat. Apa yang pemerintah sudah lakukan dan apa yang akan pemerintah lakukan. Apa yang harus masyarakat lakukan dan bagaimana melakukannya. Selama ini informasi atau lebih tepatnya arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota Depok belum dirasakan oleh masyarakat. Arahan yang ada hanya tenang dan jangan panik, bahwa kasus korona tidak lebih dahsyat dari pada TBC dan sejenisnya.
“Bagaimana masyarakat bisa tenang dan tidak panik sementara informasi yang mereka peroleh dari medsos berkebalikan, dari hari ke hari korbannya semakin banyak, satu dua sudah mulai meninggal,” tegasnya.
Sebaiknya pemerintah kota Depok segera mengumpulkan seluruh stake holders untuk menghadapi situasi ini dan kemudian berbagi tugas, pemerintah dengan seluruh perangkatnya harus melakukan apa, masyarakat dengan seluruh elemennya harus melakukan apa sehingga tidak ada bagian dari kota ini kecuali semua bergerak menyelesaikan masalah ini.
“Terkait dengan pendanaan sebaiknya pemerintah segera berkoordinasi dengan DPRD dan Kemendagri untuk berkonsultasi apakah wabah ini sudah bisa dikatakan sebagai bencana dan pemerintah bisa menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT),” pungkasnya. (FIR/Debar)
