NGOPI BARENG JIACEP ‘Wajah di Poster atau Spanduk Bukan Jaminan Depok Jadi Lebih Baik’

DEBAR.COM.-DEPOK- PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Depok yang dilakukan serentak 9 Desember 2020 mendatang tentunya masih memiliki waktu beberapa bulan lagi namun untuk diwilayah Kota Depok yang memiliki 63 kelurahan di 11 kecamatan sejak beberapa bulan belakangan sudah mulai menghanggat dengan informasi yang disebar sejumlah relawan maupun simpatisan para bakal calon Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Depok tahun 2020-2025 mendatang.

Menghanggatnya dan meriahnya kegiatan Pilkada Kota Depok 9 Desember 2020 mendatang bukan hanya aksi door to door bakal calon dengan dibungkus silahturahmi atau peresmian sejumlah kegiatan pembangunan dan lainnya..

Namun lebih semakin terasa bakal ada kegiatan Pilkada Kota Depok 9 Desember 2020 mendatang dengan banyaknya spanduk maupun poster baik ukurann kecil hingga besar terbentang di sejumlah sudut jalan, perempatan hingga jalan perkampungan bahawa ada bakal calon wali kota maupun wakil wali kota Depok yang bakal maju dalam Pilkada mendatang.

Tidak ada yang istimewa dengan kegiatan itu… Mereka mencuri start untuk Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang tidak juga.. Karena hampir semua baliho, spanduk maupun poster yang terpasang hanya bertuliskan untuk tetap menjaga kesehatan pribadi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid -19 yang masih menghantui warga Kota Depok.

Untuk masalah spanduk maupun baliho ukuran besar yang terpampang wajah bakal calon wali kota maupun wakil wali kota Depok yang akan maju dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang masih dalam koridor yang wajar.

“Masih wajar kok itu urusan Pemkot Depok jika ingin menertibkan spanduk yang berserakan di 63 kelurahan ada izin atau tidak,” tegas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depoka Nana Shorbana kepada wartawan…

Sekarang itu masih bukan urusan KPU Kota Depok tapi Pemkot Depok yang memberikan izin atau retribusi pemasangan baliho maupun spanduk.. Mulai September 2020 mendatang sesuai aturan yang ada berkaitan dengan program Pilkada serentak Desember 2020 mendatang jelas harus melalui izin resmi KPU maupun Bawaslu.

Melihat fenomena ini tentunya sangat miris terkait bakal calon wali kota maupun wakil wali kota Depok yang akan maju dalam Pilkada serentak mendatang. Pasalnya, hanya terlihat bakal calon yang punya uang atau dana besar saja bisa memasang spanduk atau baleho di 63 kelurahan terlebih di sejumlah ruas jalan utama maupun protokol di Kota Depok dengan jangka waktu dua bulan atau tiga bulan mendatang….

Msyarakat Kota Depok sekarang yang semakin kritis tentunya tidak butuh wajah ganteng, cantik dan lainnya dalam spanduk atau beliho yang terpasang di pinggir jalan… Mereka butuh bukti atau fakta di lapangan dalam melaksanakan janji atau program lima tahun lalu…

Hemmm… Masih banyak pekerjaan rumah yang dijanjikan para pemimpin sekarang ternyata hanya diatas kertas atau janji tanpa bukti dilapangan… Program 1000 gerobak UMKM, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, ekonomi dan penataan lingkungan yang nyaman dan aman di Kota Depok ternyata ‘menguap’ entah kemana….

Masyarakat Kota Depok sebetulnya praktis saja… He he he he… Kebanyakan yang sudah tinggal sejak tahun1975 an bahkan sebelumnya hanya meminta para pemimpin atau wali kota maupun wakil wali kota terpilih memperhatikan kondisi sarana maupun prasarana sebagai salah satu kota perbatasan khususnya pembangunan jalan dan transportasi yang masih jalan ditempat selama adanya kegiatan Pilkada Kota Depok.…

Munafik pejabat yang terpilih bila mengaku masih belum bisa karena beberapa kendala termasuk anggaran tidak cukup membangun Kota Depok…Membangun suatu kota bukan hanya berpatokan pada Pendapatan Asli Daerah setiap tahun, bisa melalui koordinasi, hubungan lintas sektoral baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi…

Kalau hanya mengandalkan PAD jelas bakal kesulitan membangun kota atau wilayah tanpa meminta bantuan pemerintah pusat maupun propinsi… Yang jelas Pemimpin Kota Depok mendatang tidak boleh ’sombiong’… Kota Depok bukan milik pribadi, kelompok atau partai tertentu yang memenangkan Pilkada tapi harus berkolaborasi dengan pemintah pusat dan propinsi…

He he he… Kalau malu atau tidak mau berkoomunikasi dengan pemerintah pusat atau provinsi pemimpin Kota Depok yang terpilih mendatang tentunya harus berpikir lebih jauh… Sebanyak dua juta lebih rakyat Kota Depok mengharapkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan 20 tahun Kota Depok seperti hanya jalan ditempat saja… ha ha ha Insya Allah 9 Desember 2020 mendatang terpilih pemimpin yang amanah, memperhatikan masalahan masyarakat Depok dan lainnya…(AP/Debar)