‘Penta Helix Dalam Musrenbang’ Oleh: Rudi Murodi
DEBAR.COM.-DEPOK- Jalinan erat antara Akademis, Business, Comunity, Government dan Media dalam merumuskan Rencana Musyawarah Pembanguan (Musrenbang) menjadi hal yang sangat penting agar terwakilkan segala bentuk ide dan gagasan dalam pembangunan dari semua unsur pemangku kepentingan.
Musrenbang memang menjadi concern Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam Musrenbang setiap daerah akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan, yang dalam pembiayaan nya akan sangat ditentukan oleh urusan dan kewenangan.
Sesuai PP No.18/2016, setiap program akan dibagi ke dalam urusan wajib, pilihan dan konkuren. Dalam Musrenbang juga akan diatur terkait penganggaran. Mana yang akan didanai Pusat dan mana yang dapat dibiayai Daerah.
Sesuai dengan semangat nya, Musrenbang dirancang sedemikian rupa agar terjadi “kompromi” dari berbagai kepentingan yang ada.
Di forum Musrenbang inilah para pemangku kepentingan diajak untuk berbagi pikir dan berbagi rasa guna merumuskan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
Selain itu, dalam Musrenbang ini pun diharapkan agar para pakar dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, Pemerintah dan LSM/Media Massa, dapat bergabung dan berkontribusi dalam menyusun desain perencanaan yang lebih berkualitas.
Musrenbang, sesungguhnya adalah menantikan gagasan-gagasan cerdas untuk dirajut menjadi perencanaan yang berkualitas.
Dengan kata lain, dapat juga disebutkan Musrenbang merupakan ajang Penta Helix untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran terbaiknya.
Di forum inilah kita dituntut untuk menentukan program mana saja yang perlu didahulukan. Dan di Musrenbang inilah kita diminta untuk berjiwa besar jika kondisi anggaran yang ada memang tidak memungkinkan untuk dapat mendanai semuanya.
Sejatinya Musrenbang adalah silaturahmi antar pemangku kepentingan.. Sifat kekeluargaan lebih diutamakan dari pada yang formal.
Musrenbang disemangati oleh egalitarian. Di forum ini tidak boleh ada yang merasa paling pinter.
Namun sesuai dengan kapasitas masing-masing, maka Musrenbang diharapkan mampu memberi masukan terbaik dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Itu sebabnya dalam Musrenbang tidak boleh ada dominasi kelompok. Musrenbang bukan lomba pidato nya para pejabat publik.
Selama ini memang terekam, hampir di semua tingkatan, para pejabat lebih banyak bicara ketimbang mau mendengar apa-apa yang disampaikan masyarakat.
Bayangkan di salah satu daerah ada Musrenbang yang materi nya arahan dari para pejabat. Perserta hanya disuruh mendengar dan duduk manis. Kalau pun dibuka dialog, terkesan seperti yang dipaksakan. Musrenbang pun tampil ibarat lomba pidato para pejabat.
Pra Musrenbang menjadi cara yang paling bijaksana dari para pemangku jabatan ditingkat kelurahan dan kecamatan untuk mengumpulkan semua gagasan dari para pemangku kepentingan sebelum acara musrembang di laksanakan. (RM/Debar)
