Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045 Jadi Pembahasan Rakerkomwil III APEKSI
DEBAR.COM.-DEPOK- Isu Strategi Kolaborasi Pengentasan Permasalahan Perkotaan Menuju Indonesia Emas 2045, menjadi topik pembahasan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Depok.
Rapat yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut diselenggarakan di Ballroom Margo Hotel dengan menghadirkan tiga narasumber yang ahli dibidangnya terkait pengentasan permasalahan perkotaan.
Pertama, Hendricus Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang menyampaikan tentang Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan.
Kedua, Sonny Harry B Harmadi sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Statistik Sosial Forum Masyarakat Statistis yang menyampaikan materi terkait Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.
Ketiga, Maliki dari Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) yang juga menyampaikan materi Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Modal Indonesia Emas 2045.
Sonny Harry B Harmadi dalam pemaparannya menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan target mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Terdapat tiga hal pokok yang menjadi acuan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu stabilitas bangsa yang terjaga, keberlanjutan dan kesinambungan dan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Pemerintah kota harus mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui hard skills, soft skills, social skills, mendorong pendidikan berbasis HOTS, gizi penduduk yang berkualitas, dan penciptaan lapangan kerja,” kata Sonny Harry B Harmadi, Jumat (17/05/224).
Sedangkan Maliki menyampaikan, terdapat beberapa isu kebijakan kependudukan Indonesia 2045. Diantaranya dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, menutup kesenjangan ketertinggalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menunjang penuaan penduduk.
“Juga dilakukan dengan mendorong perpindahan penduduk yang merata, pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan, dan care economy untuk pembangunan inklusif,” pungkasnya. (AR/Debar)
