DEBAR.COM.-DEPOK- Ramadan bukan sekadar ritual tahunan, tetapi momentum penyucian jiwa dan pelurusan niat, terutama bagi mereka yang memegang amanah kekuasaan. Sebulan penuh umat dilatih menahan diri—dari yang halal sekalipun—maka sejatinya para pemimpin diuji untuk lebih mampu menahan diri dari yang haram: korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Jika rakyat diwajibkan berpuasa, maka pemimpin seharusnya lebih ‘berpuasa’ dari kepentingan pribadi.
Ramadan mengajarkan bahwa jabatan bukan fasilitas, melainkan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah.
Di hari terakhir Ramadan, yang tersisa bukan sekadar rasa haru karena perpisahan, tetapi pertanyaan besar: apakah nilai-nilai takwa akan berlanjut dalam kebijakan dan kepemimpinan? Pemerintah yang lahir dari semangat Ramadan adalah pemerintah yang adil, transparan, dan berpihak pada yang lemah.
Al-Qur’an menegaskan bahwa tujuan puasa adalah agar manusia bertakwa—dan takwa itu tercermin dalam keberanian menegakkan keadilan, meski terhadap diri sendiri. Maka, jika Ramadan telah mendidik kejujuran dan empati, saatnya semua itu diterjemahkan dalam tata kelola negara yang bersih dan berorientasi pada kemaslahatan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan Ramadan bukan diukur dari seberapa meriah ibadahnya, tetapi seberapa nyata perubahan setelahnya. (MUKHRIJ/Debar)
