DakwahOpiniTerkini

UU Perampasan Aset, Halal atau Bathil? Al-Baqarah 188 Menjawab

DEBAR.COM.-DEPOK- Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan bentuk perampasan hak masyarakat yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan. Ironisnya, upaya mengembalikan kekayaan hasil kejahatan tersebut melalui regulasi perampasan aset justru membutuhkan proses politik dan legislasi yang panjang. Polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan antara kepentingan politik, perlindungan hak milik, dan penegakan keadilan.

Padahal, Al-Qur’an sejak empat belas abad silam telah memberikan peringatan tegas melalui QS. Al-Baqarah (2): 188

 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 (Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui).

Menurut riwayat yang dikemukakan dalam literatur asbabun nuzul, ayat ini berkaitan dengan perselisihan kepemilikan tanah antara Imru’ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa’ al-Hadhrami. Riwayat dari Sa’id bin Jubair yang dinukil Ibnu Abi Hatim menyebutkan, bahwa salah satu pihak hampir menggunakan sumpah untuk menguasai tanah yang bukan haknya. Riwayat ini berstatus mursal, sehingga perlu ditempatkan secara proporsional. Meskipun konteks awalnya berkaitan dengan sengketa tanah, pesan ayat tersebut memiliki cakupan lebih luas, yakni larangan memperoleh hak milik melalui manipulasi, kebohongan, dan penyalahgunaan proses hukum.

Imam Ath-Thabari dalam Jami’ al-Bayan menjelaskan, bahwa frasa wa la ta’kulu amwalakum bainakum bil-bathil merupakan larangan mengambil harta sesama manusia dengan cara yang tidak dibenarkan. Perhatiannya kemudian tertuju pada frasa wa tudlu biha ilal hukkam, yakni membawa atau mengajukan urusan harta kepada para hakim melalui cara-cara yang batil agar seseorang memperoleh keuntungan dari harta orang lain.

Sementara itu, Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an memperluas cakupan larangan tersebut dengan memasukkan berbagai bentuk penguasaan harta yang tidak sah, seperti perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, dan suap. Perbedaan penekanan keduanya memperlihatkan keluasan pesan ayat: Ath-Thabari memberikan perhatian pada konstruksi larangan dan mekanisme penyalahgunaan otoritas hukum, sedangkan Al-Qurthubi menguraikan implikasi fikihnya terhadap berbagai praktik pengambilan harta secara tidak sah.

Baca Juga: Angkat Tema ‘Menjadi Muslim yang Baik dan Bermartabat’ MT. Balwan Kota Depok Hadirkan Narsum Imigrasi  Depok

Jika dikontekstualisasikan dengan korupsi, ayat ini tidak hanya mengecam pejabat yang mengambilkan uang negara, tetapi juga praktik manipulasi hukum, transaksi kepentingan, dan penggunaan kewenangan untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh secara batil. Dengan demikian, persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap keadilan hukum.

Penjelasan tersebut semakin kuat apabila dibandingkan dengan penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim. Ketika menguraikan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ummu Salamah:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

(Aku hanyalah manusia. Kalian mengajukan perselisihan kepadaku. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai mengemukakan argumentasi daripada yang lain, lalu aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Siapa yang aku putuskan memperoleh sesuatu dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka). (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan, bahwa keputusan hukum tidak serta-merta mengubah hakikat kepemilikan: sesuatu yang haram tidak menjadi halal hanya karena seseorang berhasil memenangkan perkara di pengadilan. Ibnu Katsir menekankan bahwa putusan hakim berlaku berdasarkan fakta lahiriah yang dapat diperiksa, sedangkan tanggung jawab atas manipulasi tetap berada pada pihak yang melakukannya. Prinsip ini sangat penting dalam persoalan perampasan aset. Harta yang diperoleh melalui korupsi tidak otomatis menjadi sah hanya karena telah dialihkan, disamarkan, atau dilindungi melalui dokumen dan transaksi yang tampak legal. Legalitas formal tidak boleh dijadikan tempat berlindung bagi hakikat perolehan harta yang batil.

Dalam konteks Indonesia, polemik RUU Perampasan Aset memperlihatkan pentingnya membangun instrumen hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat. Panjangnya proses pembahasan serta berbagai perdebatan politik yang menyertainya patut menjadi bahan evaluasi publik.

Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa DPR telah menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Artinya, tantangan berikutnya bukan lagi semata-mata memperdebatkan perlu atau tidaknya regulasi, melainkan memastikan substansinya benar-benar menghadirkan keadilan.

Dalam perspektif QS. Al-Baqarah (2): 188, negara semestinya tidak membiarkan harta yang diperoleh melalui jalan batil terus dinikmati oleh pelakunya. Pengembalian aset hasil korupsi merupakan bagian dari upaya memulihkan hak yang telah dirampas dari masyarakat. Meskipun demikian, perampasan aset juga harus dilakukan berdasarkan pembuktian yang sah, proses peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Sebab, Islam tidak membenarkan kezaliman atas nama pemberantasan kezaliman. Prinsip keadilan harus berlaku bagi korban maupun pihak yang menjadi sasaran tindakan hukum.

Pada akhirnya, QS. Al-Baqarah (2): 188 mengajarkan bahwa persoalan harta bukan hanya menyangkut siapa yang menguasainya, tetapi juga bagaimana harta tersebut diperoleh dan dipertahankan. Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan, prosedur hukum, maupun kelemahan regulasi menjadi jalan untuk melanggengkan penguasaan harta hasil kejahatan. Sebaliknya, kebijakan perampasan aset juga tidak boleh berubah menjadi instrumen kesewenang-wenangan.

Di sinilah Al-Qur’an menawarkan prinsip yang mendasar: hukum harus berdiri di atas kebenaran, bukan menjadi alat untuk melegitimasi kebatilan. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari berapa banyak koruptor yang dipenjarakan, tetapi juga dari seberapa banyak hak masyarakat yang berhasil dikembalikan. Jangan sampai pelaku kehilangan kebebasannya, tetapi tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari penderitaan rakyat. (MUKHRIJ/Debar)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button