Idris Akui Jalankan 3 Program Prioritas Utama
DEBAR.COM.-BALAIKOTA, DEPOK- Selama tiga tahun masa kepemimpinan Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna sudah banyak capaian yang diraih. Salah satunya telah menjalankan tiga program prioritas.
“Tiga hal ini menurut kita bisa ditangani selama masa kepemimpinan tiga tahun di Depok,”ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris seusai acara Konferensi Pers Tiga Tahun Pencapaian Pemerintah Kota Depok. Aula Teratai Balaikota Depok, Kamis (28/02/2019).
Idris mengungkapkan tiga program prioritas diantaranya: masalah ketahanan keluarga. Ia mencontohkan di 2017 masih banyaknya kasus perceraian, KDRT, pelecehan seksual dan lainnya. Soal sampah, lanjutnya, kondisi TPA Cipayung melebihi kapasitas atau ketinggian mencapai 23 meter. Menurutnya, bidang kesehatan menjadi prioritasnya karena Depok menjadi endemi TBC dan DBD yang salah satu penyebabnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat.
“Angka perceraian di Depok 2017 menyebutkan dari 9300 pernikahan 300 diantaranya adalah cerai. Dari kasus tersebut hanya 1 persen yang rujuk. Tahun berikutnya menurun 30 persen dan diharapkan targetnya tidak sampai 1000. Kita juga melibatkan polisi, MUI, Ormas, Kemenag dalam ketahanan keluarga,” paparnya.
Dikatakan Idris, dalam masalah sampah terdapat program zero waste city atau Kota Bebas Sampah. Ia menyadari dengan kondisi saat ini sulit dicapai. “Kalau ditanya kenapa tidak dapat adipura tahun ini, karena standar nilai dinaikkan. Salah satunya adalah melibatkan masyarakat. Kita tidak mau adipura itu pura-pura saja,” tandasnya.
Menurutnya, dalam bidang Kesehatan masih ada kendala, yaitu: dari 11 kecamatan dan 11 puskesmas 24 jam. Namun, lanjutnya, untuk rawat inap baru 6 puskesmas. Ia menambahkan, untuk Kecamatan Limo lahannya masih bermasalah harus direlokasi di tempat lain dengan catatan DED tahun 2020 dan konstruksi 2021.
“RSUD di wilayah timur 1 hektar dan tahun ini DED. Sedangkan RSUD Depok saat ini akan ada renovasi di tahun 2019 untuk gedung F tahun yang sebelumnya ada masalah hukum dan sudah tidak ada masalah lagi,” paparnya.
Sementara itu, untuk mewujudkan 1000 los UMKM sampai 2019 sudah 600. Salah satu penempatannya di pasar modern. Hanya saja, imbuhnya, salah satu kendala di lapangan masih adanya pungutan dari pengelola mall.
“Rencananya di alun-alun nantinya bisa menampung 100 gerai UMKM. Sisanya 300 lagi akan diselesaikan pada dua tahun mendatang,” paparnya.
Meski begitu, permasalahan juga masih ada diantaranya terkait infrastruktur, pendidikan dan lainnya. (AR/Debar)