Depok Butuh Pemimpin yang Nasionalis dan Agamis
DEBAR.COM.-DEPOK- Hiruk-pikuk jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, sudah terasa di Kota Depok. Sejumlah partai politik mulai memasang strategi demi bisa mengusung kandidatnya diajang bergengsi tersebut. Lalu sebenarnya seperti apakah sosok yang diharapkan warga pinggiran Jakarta ini.
Praktisi hukum, Mukhlis Effendi menilai, jika dilihat dari kaca mata budaya, jumlah penduduk dan latar belakang sejarah, Depok membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis agamis.
“Karena kota ini majemuk namun banyak pula dari kalangan santri. Ya saya rasa kota ini butuh pemimpin yang nasionalis agamis,” katanya, Sabtu (08/02/2020)
Terlepas dari itu semua, kata Mukhlis, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan serius dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya wali kota dan wakil-nya kelak.
“Pembangunan dan perhatian masih belum tersentuh secara merata. Contohnya, masih banyak pengangguran. Jadi saya rasa perhatian akan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) masih belum terjangkau secara maksimal,” ujarnya.
Mukhlis mengungkapkan, seharusnya hal itu bisa disiasati dengan peran aktif pihak kecamatan maupun kelurahan di masing-masing wilayah.
“Harusnya kelurahan atau kecamatan punya kontrol yang bisa menciptakan lapangan kerja maupun pendidikan secara formal ataupun informal,” ungkapnya.
Selain persoalan SDM, Mukhlis juga menyinggung infrastruktur yang belakangan menimbulkan banyak persoalan hukum. Menurutnya, pembangunan daerah penting, namun hal itu jangan sampai mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat.
“Contohnya jalan tol. Seharusnya jika masyarakat sudah menunaikan kewajibannya, ya pemerintah ikut serta memberikan kepastian hak mereka. Bangunan digusur tapi penggantian tidak jelas. Nah ini perlu dorongan birokrat yang mengerti hukum,” jelasnya.
Dikatakan Mukhlis intinya, kalau memang tidak merugikan pemerintah daerah, ya pemerintah wajib membantu. Seperti persoalan Tol Cijago dan Desari. Pemda jangan tutup mata, karena ini sudah ada kepastian hukumnya.
Permasalahan lainnya yang tak kalah penting di Kota Depok adalah macet dan banjir. Menurut Mukhlis, kondisi itu terjadi akibat rencana tata ruang yang tidak memiliki konsep secara matang.
“Kita bisa lihat contohnya yang sudah nyata adalah Margonda. Kalau hujan ya banjir, belum lagi macetnya. Ini karena pembangunan terlalu menumpuk disana. Ada apartemen, hotel, pusat belanja dan lain-lain,” tuturnya.
Seharusnya, pemerintah daerah bisa mengarahkan pembangunan ke wilayah lain, seperti Tapos dan Sawangan.
“Jadi jangan memusat disitu-situ (Margonda) saja. Belum lagi alun-alun, yang saya rasa salah posisi karena tidak bisa dirasakan oleh warga sekitar Sawangan, Beji dan sekitarnya,” tegs Mukhlis.
Pemimpin Umum Depoktoday ini berharap, siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih bisa merangkul semua lapisan, khususnya tokoh masyarakat di masing-masing wilayah agar rencana pembangunan maupun peningkatan kualitas SDM tepat sasaran. (RDT/Debar)
