Jokowi Harus Dorong Hak Angket
DEBAR.COM.-JAKARTA- Kalau Presiden Jokowi tidak terlibat dalam kecurangan pemilu kemarin seharusnya Jokowi mendorong penggunaan hak angket DPR. Demikian ditegaskan Dr H. Ahmad Yani, SH Ketua Umum Partai Masyumi, ketika berbicara dalam Diskusi Publik Penegakkan Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan oleh Forum Kabah Membangun di Jakarta, Senin (04/03/2024).
Ahmad Yani mengatakan penggunaan hak angket adalah langkah parlementer untuk mengusut persoalan kecurangan pemilu yang diindikasikan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Namun demikian jika Jokowi merasa tidak melakukan kecurangan seharusnya dia mendukung dan mendorong diberlakukannya hak angket, sebagaimana sikap yang diambil oleh Presiden SBY saat mencuatnya kasus Century.
“SBY saat itu dorong hak angket karena dia yakin tak terlibat,” ujar Ahmad Yani.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid yakin hak angket akan berjalan sesuai harapan masyarakat. Dia juga yakin pihak PDIP tidak akan balik kanan. Artinya PDIP akan terus menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu.
Politisi dari PKS itu menyebutkan kata kunci dari kecurangan itu adalah pembagian bansos yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk memuluskan kemenangan paslon yang didukungnya. Jumlahnya sangat fantastis melebihi saat covid.
Sedangkan Din Syamsudin menegaskan perlunya kembali ke UUD 1945 yang asli. Sebab UUD yang ada sekarang secara substansial bertentangan dengan semangat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah sebagaimana ysng tercantum dalam sila ke-4 dari Pancasila. Din juga berharap ada langkah radikal dalam menyikapi kejahatan pemilu.
“Jalur parlemen dan jalur non parlemen harus dilakukan secara bersama-sama,” tukasnya. (AR/Debar)
