DEBAR.COM.-TAPOS, DEPOK- Kerja nyata dan kepedulian terhadap masyarakat ditunjukan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Pradi Supriatna yang langsung terjun ke lapangan menemui konstituennya di RT 02/01 Sukatani, Tapos, Depok. Kunjungan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan terbaru yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H. Pradi Supriatna menyampaikan kabar gembira mengenai peningkatan pembagian PAD dari pajak kendaraan bermotor. Mulai tahun 2025 mendatang, Kota Depok akan mendapatkan porsi yang lebih besar, yakni 70% dari total PAD yang berasal dari pajak kendaraan. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 1,2 juta unit, potensi peningkatan PAD Kota Depok sangatlah besar.
“Peningkatan PAD ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dana yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program pemberdayaan masyarakat,” kata H. Pradi Supriatna yang akrab disapa Bang Pradi, Selasa (12/11/2024).
Bang Pradi juga memberikan solusi konkret untuk meningkatkan PAD Kota Depok melalui pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dirinya mendorong agar pemerintah daerah membangun BUMD baru di sektor-sektor yang potensial, seperti pasar, pengelolaan sampah, dan lainnya.
“Dengan mengembangkan BUMD, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, BUMD juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Bang Pradi mengajak masyarakat untuk bersama-sama membela produk lokal.
“Mari kita jadikan Depok sebagai kota yang mandiri dengan membeli dan menggunakan produk-produk UMKM lokal. Dengan begitu, kita tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian daerah, tetapi juga melestarikan budaya lokal,” ujarnya.
Sedangkan terkait upaya pengentasan pengangguran, Bang Pradi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program wajib belajar.
“Pemerintah juga mendorong pembangunan sekolah-sekolah di kawasan industri agar memudahkan para pekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikannya,” pungkasnya. (AR/Debar)
