DEBAR.COM.-MARGONDA, DEPOK- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok menggelar Diskusi Ekonomi yang mengangkat tema ‘Membangun Kewirausahaan dan Mendorong Pertumbuhan Investasi’ dengan sub tema Meningkatkan peran dan tanggungjawab masyarakat dunia usaha di Kota Depok dalam menghadapi ekonomi global dengan persaingan yang semakin kompetitif yang berlangsung di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (27/05/2025).
Diskusi Ekonomi yang dihadiri Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rachmansyah, Asisten Sekda Kota Depok, Fitriawan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, dan Ketua Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutisna ini tidak hanya mengupas persoalan regulasi dan birokrasi, tetapi juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem usaha yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
Kehadiran Ketua Kadin Kota Depok, H. Miftah Sunandar dalam sambutannya, menyampaikan dengan tegas keresahan yang selama ini dirasakan para pelaku usaha di Depok. Menurutnya, masih banyak aturan daerah yang justru menjadi penghambat, bukan pendorong pertumbuhan usaha. Salah satu isu krusial yang ia soroti adalah soal batas minimum luas lahan dalam pembangunan tempat usaha.
“Banyak pengusaha kecil dan menengah akhirnya membangun tanpa bisa mematuhi aturan bukan karena ingin melanggar, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Aturan ini perlu ditinjau ulang agar lebih membumi,” ujar H. Miftah Sunandar.
Baca Juga: Jiacep: Dukung Penuh Putusan MA Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial Dunia Pendidikan
Dirinya mengatakan, upaya merevisi regulasi bukan untuk melonggarkan pengawasan, melainkan agar pelaku usaha dapat beroperasi dengan legal dan profesional, tanpa harus ‘menabrak’ aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan.
Miftah juga mengungkapkan bahwa Kadin Depok telah menyiapkan agenda audiensi dengan Pemerintah Kota Depok untuk membahas secara langsung berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha.
Menurutnya, solusi harus dibangun bersama, dan KADIN siap menjadi mitra strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyederhanaan birokrasi.
“Jangan sampai pengusaha yang justru berkontribusi terhadap ekonomi kota ini malah kesulitan menjalankan usahanya karena regulasi yang tidak akomodatif,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rachmansyah menyampaikan apresiasi atas langkah Kadin yang proaktif dan konstruktif. Ia mengakui bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun kota, terlebih di era digital dan globalisasi yang penuh disrupsi.
“Pemkot sangat terbuka terhadap masukan dari dunia usaha. Kadin adalah mitra strategis kami, dan kami siap berdialog untuk menyusun regulasi yang lebih adaptif dan visioner,” pungkasnya. (AR/Debar)
