Pradi Supriatna: Jangan Ulangi Kesalahan, Setiap Rencana Pembangunan Perhatikan Aspek Lingkungan
DEBAR.COM.-BEJI, DEPOK- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Pradi Supriatna menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025. Pada kegiatan tersebut, H. Pradi Supriatna menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan di Jawa Barat harus mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan setempat. Hal itu penting supaya Provinsi Jawa Barat tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di sejumlah daerah lain.
“Seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan,” ujar H. Pradi Supriatna pada acara dialog bersama pengurus dan anggota PWI Kota Depok, Jumat (05/12/2025).
H. Pradi mengatakan, kita tidak boleh mengulangi kesalahan di tempat lain. Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan sekadar tragedi, tapi juga alarm bahwa pembangunan tanpa memperhatikan karakter alam dan lingkungan membawa dampak serius. Lebih lanjut dikatakan, dirinya juga mengapresiasi reaksi cepat masyarakat dan berbagai pihak terhadap bencana di wilayah lain.
“Kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar, dan Sumut adalah bukti bahwa ketika bencana datang, Indonesia bisa bersatu. Saya menyampaikan terima kasih tulus kepada seluruh pihak, perorangan, lembaga, maupun perusahaan yang telah mengulurkan tangan. Kehadiran Anda bukan hanya membawa bantuan materi, tetapi juga semangat solidaritas yang sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Dirinya juga menilai, bahwa sejumlah program pemerintah provinsi berjalan dengan sesuai perencanaan dan memberi manfaat yang nyata.
“Kesuksesan pembangunan juga harus diiringi pengawasan dan kepedulian terhadap lingkungan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen anggota dewan yang terus memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Di Jawa Barat, kita berkomitmen menjadikan kondisi alam sebagai pijakan dalam setiap rencana, dari mulai tata ruang, infrastruktur, hingga kawasan permukiman dan industri.
“Langkah ini bukan semata soal regulasi tapi rasa tanggung jawab kita terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang,” kata Rusdy.
Dialog hari itu, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tetap transparan dan akuntabel, terutama dalam hal dampak lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
“Kami bersyukur atas komitmen anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah menunjukkan itikad serius untuk mendampingi masyarakat melalui jalur pengawasan. Dialog seperti hari ini penting agar pemerintahan tetap akuntabel dan aspirasi publik terwadahi,” pungkasnya. (AR/Debar)
