Fanny Fatwati Putri : Tampilan Busana Adat Nusantara di HUT ke-27 DPRD Depok, Simbol Kekuatan dan Keberagaman
DEBAR.COM.-DEPOK- Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 DPRD Kota Depok yang berlangsung di ruang sidang paripurna, pemandangan yang berbeda sangat terlihat, dimana para legislator tampil anggun dalam balutan busana adat dari Sabang hingga Merauke.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar, Fanny Fatwati Putri menjadi perhatian lewat tampilan busana adat Bugis khas Sulawesi Selatan yang dikenakannya, menariknya baju adat tersebut dipadukan dengan sentuhan warna kuning yang menjadi identitas partainya.
Fanny mengatakan, bahwa pemilihan busana adat Nusantara oleh para wakil rakyat bukan sekadar pajangan visual, melainkan simbol kuatnya simpati dan cerminan keberagaman warga Depok. Menurutnya, Depok telah menjelma menjadi etalase mini Indonesia, sebuah rumah bersama bagi berbagai suku bangsa.
“Meskipun latar belakang dari partai yang berbeda dan punya kepentingan masing-masing, kita tetap satu tujuan: memperjuangkan aspirasi seluruh masyarakat Kota Depok tanpa memandang latar belakang,” ujar Fanny, Kamis (03/09/2026).
Dikatakan Fanny, untuk busana yang dikenakan, dirinya tidak memesan dari perancang luar daerah, namun dirinya lebih memilih untuk menyewa pakaian adat tersebut langsung dari pelaku UMKM lokal di wilayah Sukmajaya, Depok.
“Langkah kecil ini menjadi bukti dukungannya terhadap denyut perekonomian warga di tingkat akar rumput,” katanya.
Dikatakannya, momen pertambahan usia parlemen daerah ini juga dijadikan ajang refleksi atas kinerja dan disiplin para anggota dewan. Menyikapi penganugerahan BKD (Badan Kehormatan DPRD) Award yang digelar dalam rangkaian HUT tersebut,
“Saya menilai ajang ini sangat positif untuk memicu semangat kerja, kedisiplinan, dan etika seluruh wakil rakyat,” ungkapnya.
Baca Juga: Hj. Qonita: Jadikan BK Award Pemacu Tingkatkan Kedisiplinan, Jaga Etika dan Tanggungjawab
Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga kesolidan antaranggota dewan di usia ke-27 tahun ini, Fanny yang bertugas di Komisi D turut menyoroti berbagai pekerjaan rumah pembangunan kota yang harus diselesaikan bersama eksekutif, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.
“Harapan paling utama saya, program jaminan kesehatan masyarakat seperti Universal Health Coverage (UHC) dapat kembali diberlakukan secara optimal pada tahun 2027. Kesehatan adalah kebutuhan paling dasar warga yang wajib kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (AR/Debar)
