DEBAR.COM.-DEPOK- Peresmian program Koperasi Merah Putih (KMP) oleh Prabowo Subianto membawa semangat baru dalam upaya memperkuat ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Secara konsep, arah bisnis KMP sebenarnya sudah cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. KMP didorong menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, penguatan UMKM, akses pembiayaan rakyat, hingga penggerak ekonomi desa dan kelurahan.
“Strategi ini menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tradisional, tetapi sebagai instrumen ekonomi modern yang mampu bersaing dengan pasar ritel dan platform digital,” ujar Tokoh Pendidikan Kota Depok, Jiacep, Sabtu (16/05/2026) malam.
Dikatakan Jiacep, namun tantangan terbesar KMP justru bukan terletak pada konsep bisnisnya, melainkan pada karakter dan budaya pengelolanya. Selama bertahun-tahun, koperasi di Indonesia sering mengalami krisis kepercayaan akibat lemahnya integritas pengurus, manajemen yang tidak profesional, serta orientasi jangka pendek.
“Banyak koperasi lahir hanya karena proyek atau bantuan pemerintah, bukan karena kesadaran ideologis untuk membangun ekonomi bersama. Akibatnya, semangat kolektivitas yang menjadi ruh koperasi perlahan melemah,” ungkapnya.
Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat modern juga menjadi tantangan serius. Hari ini masyarakat lebih memilih tempat belanja yang praktis, murah, cepat, dan memiliki citra kuat. Loyalitas terhadap koperasi belum tumbuh sebagai gerakan ekonomi bersama. Masyarakat cenderung bersikap sebagai konsumen biasa, bukan sebagai anggota yang merasa memiliki dan wajib membela keberlangsungan koperasi.
“Inilah persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan modal atau regulasi,” jelasnya.
Baca Juga: Tiga RW di Kelurahan Depok Bersatu, Gelar Wisata Keberagaman
Karena itu, lanjut Jiacep, keberhasilan KMP sangat ditentukan oleh proses membangun karakter, bukan sekadar membangun unit usaha. Dibutuhkan pendidikan ekonomi kerakyatan secara terus-menerus agar lahir pengelola yang amanah, profesional, dan memiliki ideologi keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“KMP juga harus mampu membangun budaya pelayanan yang modern, transparan, dan kompetitif agar dipercaya generasi muda,” kata Jiacep.
Ia menambahkan, jika KMP hanya menjadi program administratif, maka ia akan sulit bertahan menghadapi persaingan pasar. “Tetapi jika berhasil menjadi gerakan moral dan ekonomi rakyat, maka KMP dapat menjadi fondasi baru kebangkitan ekonomi nasional berbasis kebersamaan dan kemandirian,” pungkasnya. (AR/Debar)
